Perkuat Ketahanan Nasional, Intelijen Kejaksaan Bekali Peserta Munas X LDII Strategi Pencegahan Tindak Pidana

Jakarta (7/4). Kepala Subdirektorat II B Direktorat II Jaksa Agung Muda Bidang Inteligen Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Yulius Sigit Kristanto menegaskan pentingnya peran intelijen penegakan hukum dalam mengawal stabilitas dan pembangunan nasional di hadapan ribuan peserta Musyawarah Nasional (Munas) X Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) tahun 2026, pada Selasa (7/4).

Dalam paparannya, Yulius Sigit Kristanto menjelaskan bahwa posisi Kejaksaan sebagai bagian dari penyelenggara Intelijen Negara telah diatur secara kokoh dalam UU No. 17 Tahun 2011 dan UU Kejaksaan Pasal 30B. Menurutnya, intelijen bukan sekadar alat pengumpulan informasi, melainkan instrumen vital untuk memastikan setiap tahapan pembangunan nasional bersih dari intervensi yang merugikan negara.

“Intelijen Kejaksaan memiliki peran integral yang bersifat preventif dan strategis. Kami tidak hanya mengidentifikasi potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT), tetapi juga bergerak aktif melakukan pengamanan dan pendampingan pada proyek-proyek strategis pemerintah agar tetap akuntabel dan bebas dari praktik koruptif,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yulius menekankan bahwa sinergi dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) seperti LDII sangat penting dalam menjaga kondusivitas sosial. Ia menyebutkan bahwa melalui forum seperti Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM), Kejaksaan berupaya mencegah penyalahgunaan agama yang dapat memicu disintegrasi bangsa. Ia pun mengapresiasi LDII yang secara konsisten menjalankan kewajiban ormas dalam menjaga persatuan dan kesatuan sesuai UU No. 17 Tahun 2013.

“Ke depannya, Intelijen Kejaksaan akan terus mengadopsi berbagai inovasi strategis, termasuk pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan ekonomi melalui Koperasi Merah Putih. Langkah ini diambil guna mendukung pencapaian visi Asta Cita, terutama dalam memperkokoh ideologi Pancasila serta memperkuat reformasi hukum dan birokrasi,” ujarnya.

“Melalui sinergi ini, kami dari Kejaksaan berharap LDII dapat terus berkontribusi dalam pencapaian tujuan negara dengan melakukan pengelolaan organisasi secara transparan dan akuntabel. Dengan monitoring lapangan yang konsisten, setiap potensi pelanggaran hukum diharapkan dapat diantisipasi demi tegaknya supremasi hukum serta keamanan nasional menuju Indonesia Maju,” imbuhnya.

Merespon paparan tersebut, Ketua LDII Kota Kediri, H. Agung Riyanto, yang hadir acara tersebut menekankan bahwa pemahaman mengenai fungsi intelijen kejaksaan sangat penting bagi ormas untuk menyelaraskan program dakwah dengan agenda besar pembangunan nasional.

“Kami sangat mengapresiasi pembekalan ini karena memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana ormas dapat berkontribusi dalam pengamanan pembangunan melalui ketaatan hukum. LDII Kota Kediri berkomitmen untuk terus bersinergi dengan instansi penegak hukum guna menciptakan kondusivitas wilayah, sehingga program-program strategis nasional dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tanpa gangguan,” ujarnya.

Senada dengan itu, Sekretaris LDII Kota Kediri, Asyhari Eko Prayitno, menyampaikan apresiasi dan kesiapan organisasinya di tingkat daerah untuk mendukung langkah-langkah preventif Kejaksaan. Ia menilai pembekalan ini memberikan pemahaman baru bagi para pengurus ormas dalam memposisikan diri sebagai mitra penegak hukum.

“Materi ini menjadi kompas bagi kami di tingkat daerah, khususnya LDII Kota Kediri, untuk terus memperkuat peran ormas sebagai mitra strategis pemerintah. Kami berkomitmen memastikan bahwa dakwah yang kami lakukan sejalan dengan upaya pencegahan tindak pidana dan penguatan kesadaran hukum di masyarakat. Sesuai arahan, kami akan terus membina generasi muda agar memiliki karakter berakhlakul karimah, alim-faqih, dan mandiri yang taat pada aturan negara,” tegasnya.