DPP LDII Audiensi dengan Kemendes PDT dan Usulkan 8 Desa Binaan Tematik

Jakarta (28/4). Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LDII audiensi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) dengan mengusulkan delapan desa binaan tematik sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan desa berbasis potensi lokal.

Usulan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum DPP LDII, Dody Taufiq Wijaya, saat beraudiensi dengan Mendes PDT, Yandri Susanto, di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Senin (27/4). Langkah ini merupakan tindak lanjut atas permintaan Menteri Yandri saat menghadiri Silaturahim Syawal LDII di Banten pekan lalu.

Ketua Umum DPP LDII menjelaskan bahwa delapan desa binaan tematik tersebut tersebar di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, hingga Sulawesi. Penentuan desa-desa ini telah melalui proses komunikasi intensif dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan kepala desa setempat guna memetakan potensi lokal serta profil para penggeraknya.

“Kami sudah berkomunikasi dengan pengurus daerah dan kepala desa masing-masing. Begitu amanah pembinaan ini diberikan, LDII siap bergerak cepat melakukan implementasi di lapangan,” tegas Dody Taufiq Wijaya.

Menurut Dody, usulan ini merupakan tindak lanjut dari permintaan Menteri Desa PDT saat menghadiri acara silaturahim Syawal DPW LDII Banten beberapa waktu lalu.

“Saat di Banten, Pak Menteri meminta LDII menyiapkan usulan desa binaan tematik. Pada kesempatan ini kami mengusulkan delapan desa yang siap dikembangkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa delapan desa tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa hingga Sulawesi. LDII juga telah melakukan koordinasi dengan pengurus daerah serta pemerintah desa untuk memetakan potensi unggulan di masing-masing wilayah.

“Kami sudah berkomunikasi dengan DPD dan kepala desa untuk memetakan potensi serta penggerak di tiap wilayah. Ketika amanah diberikan, kami siap bergerak cepat dalam implementasinya,” tambahnya.

Mendes PDT, Yandri Susanto, menyambut hangat usulan tersebut dan menyebut LDII sebagai mitra strategis yang memiliki komitmen tinggi. Menteri Yandri langsung menginstruksikan penyusunan peta jalan (roadmap) bersama untuk mengelola desa binaan tersebut secara profesional.

“Saya menyaksikan langsung komitmen LDII di berbagai aspek, mulai dari ketahanan pangan—seperti pengembangan sorgum—hingga bela negara dan peningkatan SDM. Saya meminta LDII segera membuat peta jalan agar desa-desa ini bisa dikelola bersama Kemendes guna menciptakan kemandirian desa secara nyata,” ungkap Menteri Yandri.

Ia mengapresiasi langkah LDII yang dinilai sebagai mitra strategis dalam pembangunan desa. “Saya sudah meminta LDII untuk menyusun peta jalan desa binaan yang nantinya akan dikelola bersama antara Kemendes dan LDII,” ungkap Yandri.

Ia menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) yang telah terjalin sebelumnya, sekaligus bagian dari upaya memperkuat kemandirian desa.

Menurutnya, LDII telah menunjukkan komitmen nyata dalam berbagai sektor, seperti ketahanan pangan, pengembangan sumber daya manusia, hingga bela negara.

“Kami melihat langsung komitmen LDII dalam berbagai aspek, termasuk pengembangan komoditas seperti sorgum. Ini menjadi modal penting dalam membangun desa yang mandiri,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas tantangan pembangunan desa, salah satunya masih adanya sekitar 3.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi (blank spot), yang menjadi hambatan dalam percepatan pembangunan.

Menanggapi program strategis di tingkat pusat tersebut, Ketua DPD LDII Kota Kediri, H. Agung Riyanto, menyatakan kesiapannya untuk menyelaraskan program kerja di tingkat daerah. Menurutnya, konsep desa binaan tematik sangat relevan dengan semangat kemandirian yang selama ini dibangun LDII di Kota Kediri.

“Kami di daerah sangat antusias dengan usulan delapan desa binaan tematik ini. Prestasi dan kepercayaan yang diraih DPP LDII di tingkat kementerian menjadi motivasi bagi kami di Kota Kediri untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. Fokus Kemendes pada ketahanan pangan dan SDM sangat sejalan dengan pengabdian LDII, di mana kami juga terus mendorong warga untuk produktif dan mandiri secara ekonomi di lingkungannya masing-masing,” ujarnya.

menyatakan dukungan penuh terhadap program desa binaan tematik.

“Kami sangat mengapresiasi langkah DPP LDII yang proaktif dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam pembangunan desa. Program desa binaan tematik ini sangat strategis untuk menggali potensi lokal sekaligus meningkatkan kemandirian masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa LDII di daerah siap mendukung implementasi program tersebut, termasuk melalui sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

“Kami di daerah siap berkolaborasi untuk menyukseskan program ini. Harapannya, desa-desa binaan dapat menjadi model pengembangan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.

Melalui kolaborasi antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan seperti LDII, diharapkan pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif dan merata, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Ia juga menambahkan bahwa tantangan akses informasi yang disoroti oleh Menteri Yandri harus menjadi perhatian bersama. “Meskipun di Kota Kediri akses teknologi sudah sangat baik, semangat membangun dari pinggiran atau desa harus tetap kita dukung agar pemerataan kesejahteraan bisa dirasakan oleh seluruh warga bangsa,” pungkasnya.

Pertemuan tersebut juga menegaskan implementasi nota kesepahaman (MoU) yang telah disepakati sebelumnya, sekaligus menjadi upaya kolektif dalam mengatasi masalah blank spot telekomunikasi di ribuan desa demi mewujudkan desa yang maju dan sejahtera.