Menko Pangan Zulhas Gandeng LDII Perangi Kemiskinan Sektor Pangan, Ketum LDII: Kami Siap Bergerak

Jakarta (28/4). Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan bahwa sektor pangan masih menjadi salah satu penyumbang signifikan angka kemiskinan di Indonesia. Ia menyebutkan sekitar 30 persen kemiskinan berada pada sektor tersebut, sehingga diperlukan kolaborasi lintas pihak untuk mengatasinya.

Hal ini disampaikan Zulhas saat menerima audiensi jajaran DPP LDII di Gedung Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (28/4). “Kerja sama dengan berbagai ormas, terutama LDII, diharapkan dapat mempercepat pengentasan kemiskinan di sektor pangan,” tegas Zulhas.

Ketua Umum DPP LDII, Dody Taufiq Wijaya, menyambut baik ajakan tersebut. Ia menyatakan bahwa program pemerintah sangat selaras dengan 8 Program Pengabdian LDII untuk Bangsa, khususnya pada klaster ketahanan pangan dan lingkungan hidup.

“Kunjungan kami hari ini bertujuan memperbarui kerja sama yang telah terjalin. LDII sendiri telah memulai langkah kemandirian pangan dari lingkup pondok pesantren, salah satunya melalui pemanfaatan sorgum sebagai alternatif bahan pangan lokal,” ungkap Dody.

Ia juga menyampaikan komitmen organisasinya untuk mendukung program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan lingkungan.

“Kunjungan ini sekaligus memperbarui kerja sama LDII dengan Kemenko Bidang Pangan dan Lingkungan Hidup yang telah terjalin sebelumnya. Program ini sejalan dengan delapan bidang pengabdian LDII untuk bangsa, khususnya di sektor ketahanan pangan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa LDII telah mengembangkan kemandirian pangan berbasis pesantren, salah satunya melalui pemanfaatan komoditas sorgum sebagai alternatif bahan pangan.

Dalam kesempatan tersebut, Dody juga memperkenalkan struktur kepengurusan DPP LDII hasil Munas X 2026 yang mengusung semangat fresh look. Ia menegaskan bahwa kepengurusan baru ini dirancang untuk bekerja lebih cepat, lincah, dan agile dalam menghadapi dinamika geopolitik serta tantangan pangan global.

Menanggapi arahan pusat, Ketua DPD LDII Kota Kediri, H. Agung Riyanto, menyatakan kesiapannya untuk menginstruksikan jajaran di daerah agar lebih proaktif dalam program ketahanan pangan mandiri.

“Kami di Kota Kediri siap menyukseskan visi pusat untuk mengentaskan kemiskinan pangan. Sesuai arahan Ketum yang menekankan sikap agile dan trengginas, kami akan terus mendorong warga LDII di Kediri agar tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga penggerak pangan mandiri melalui program-program seperti pemanfaatan lahan pekarangan dan penguatan ekosistem ekonomi di sekitar pondok pesantren,” ujar H. Agung Riyanto.

Ia menambahkan bahwa kolaborasi dengan Kemenko Pangan ini menjadi energi baru bagi daerah untuk memperkuat kedaulatan pangan dari tingkat keluarga. “Ketahanan pangan adalah pertahanan bangsa yang paling dasar. Kami akan pastikan program pengabdian di bidang pangan ini menyentuh lapisan paling bawah,” tambahnya.

Ia menyampaikan dukungan penuh terhadap sinergi antara LDII dan pemerintah dalam penguatan sektor pangan.

“Kami sangat mengapresiasi langkah pemerintah yang membuka ruang kolaborasi dengan ormas, termasuk LDII. Ketahanan pangan menjadi isu strategis yang harus ditangani bersama, dan LDII siap berkontribusi melalui program-program nyata di masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa peran pondok pesantren dan masyarakat menjadi penting dalam membangun kemandirian pangan dari tingkat bawah.

“Program kemandirian pangan yang sudah berjalan di lingkungan LDII, seperti pemanfaatan lahan dan pengembangan komoditas alternatif, bisa menjadi bagian dari solusi dalam menekan angka kemiskinan, khususnya di sektor pangan,” jelasnya.

“Melalui kolaborasi antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, diharapkan upaya pengentasan kemiskinan di sektor pangan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

Dalam audiensi tersebut, Dody Taufiq Wijaya didampingi oleh Bendahara Umum Richan Mudzakar serta jajaran Koordinator Bidang DPP LDII, sebagai langkah awal memperkuat silaturahim dengan para stakeholder strategis di minggu pertama masa jabatan kepengurusan baru.