LDII Sambut Baik Kunjungan BP Haji RI, Dorong Perbaikan Tata Kelola Ibadah Haji
LDII Sambut Baik Kunjungan BP Haji RI, Dorong Perbaikan Tata Kelola Ibadah Haji
Jakarta (7/3). Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menerima kunjungan Badan Penyelenggara (BP) Haji RI di Kantor DPP LDII, Jakarta, pada Jumat (7/3). Rombongan yang dipimpin oleh Kepala BP Haji, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), hadir bersama Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, serta jajaran lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, KH Chriswanto menegaskan pentingnya penyelenggaraan haji yang dikelola dalam satu sistem terpadu di bawah kementerian khusus. Dengan demikian, seluruh proses dapat terkoordinasi lebih baik dan tata kelolanya semakin transparan.
“Karena semangatnya adalah pelayanan, dan Presiden juga menekankan efisiensi serta efektivitas, maka semua pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan haji seharusnya berada dalam satu naungan yang terintegrasi,” ujarnya.
Menurutnya, pengelolaan haji dalam satu sistem bukan berarti memberi keistimewaan bagi umat Islam. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia membutuhkan lembaga khusus agar penyelenggaraan haji dan umrah berjalan lebih terarah dan tidak terfragmentasi.
“Ini bukan soal keistimewaan, tapi lebih kepada pengelolaan yang profesional dan amanah. Saya optimis, di bawah kepemimpinan Gus Irfan dan Bang Dahnil, sistem haji kita ke depan bisa lebih efisien dan efektif,” tambahnya.
KH Chriswanto juga menekankan perlunya pengelolaan dana haji dalam satu sistem yang terintegrasi agar manfaatnya lebih maksimal bagi jamaah. Dengan tata kelola yang baik, biaya haji bagi masyarakat Indonesia diharapkan bisa lebih terjangkau.

Hal ini sejalan dengan masukan yang diberikan LDII dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPR RI sehari sebelumnya, terkait Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Dalam forum tersebut, LDII menyoroti lima aspek penting, yaitu kelembagaan, kepatuhan terhadap prinsip syariah, efisiensi, investasi yang memberikan manfaat optimal, serta transparansi dalam tata kelola.
Di sisi lain, Kepala BP Haji, Gus Irfan, menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mempererat hubungan serta menyerap masukan dari LDII guna meningkatkan kinerja BP Haji.
“Kami ingin mendengar berbagai pandangan dan saran, terutama dalam menjalankan amanah Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan pelayanan terbaik bagi calon jamaah haji,” ujar Irfan.
Baca juga: LDII Dorong Penguatan Lima Aspek dalam Revisi UU Pengelolaan Dana Haji
BP Haji menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kuota haji serta pelayanan bagi jamaah. Terkait kuota, pihaknya terus menjalin komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi guna mengurangi daftar antrean yang saat ini mencapai 5,4 juta orang.
“Setiap tahun sekitar 240.000 jamaah berangkat, sementara jumlah pendaftar baru mencapai 300.000 orang. Artinya, antrean ini cenderung bertambah, sehingga perlu strategi yang tepat dalam mengatasinya,” jelasnya.
Dalam hal pelayanan, Gus Irfan menegaskan tiga prioritas utama BP Haji, yakni memastikan keamanan, kenyamanan, dan efisiensi bagi jamaah. Biaya haji harus sesuai dengan manfaat yang diterima jamaah, serta dipastikan bahwa mereka dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan lancar di Tanah Suci.
“Kami juga ingin memastikan jamaah berangkat dan kembali dalam keadaan sehat. Selain itu, kenyamanan menjadi perhatian utama agar mereka dapat menjalankan seluruh ritual haji dengan baik,” tuturnya.
Irfan berharap kunjungan ini semakin mempererat sinergi antara BP Haji dan LDII, serta memberikan kontribusi positif dalam menciptakan sistem haji yang lebih efektif dan efisien di masa depan.
